(PDF) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP …
Abstrak Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan …
Abstrak Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan …
WARTA-ONE,PANGKALPINANG – Kejaksaan terus mengintensifkan upaya mereka dalam menangani kasus tambang ilegal yang merajalela, khususnya di wilayah Belinyu, Bangka. Operasi tumpas tambang ilegal kembali mencatat sukses dengan berhasilnya penyergapan salah satu anak dari bos tambang terkemuka di daerah …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin dan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute …
Di mana uang yang berasal dari kejahatan "dicuci" melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap "bersih". Kegiatan tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) pada UU Pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-.
Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penambangan Timah Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ... Tanusubroto, 1983. Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni: Bandung. Salim HS, 2005, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT Grafindo Persada: Jakarta. …
Contribute to yeahliangyy/ru development by creating an account on GitHub.
Berdasarkan gambaran sebagaimana dikemukakan diatas, secara yuridis formal perjuangan warga Wadas secara hukum untuk menolak penambangan di Dea telah "dikandaskan" oleh MA dengan ditolaknya kasasi mereka. Tetapi disisi lain ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja yang …
Hukum Penambangan Emas DI Das (Daerah Aliran Sungai)Menurut Fatwa Mui Nomor 22 / 2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2018 • kari yusnan. Download Free PDF View PDF. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.
Kasus penambangan emas ilegal di Banyumas, hanya sebagian kecil dari perkara tambang ilegal di tanah air. Data Kementerian ESDM di triwulan III-2023, menyebutkan lebih 2.700 lokasi tambang tanpa izin. ... Berikut rincian pasal dan sanksi hukum bagi penambang ilegal: Pasal 158 .
BibTeX: @article{TATOHI882, author = {Novi Tutuarima and Deassy Jacomina Hehanussa and Margie Sopacua}, title = {Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiataan …
Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung [Impact of Tourism Sector on Regional Income in Belitung Regency]. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 11(1), 65–77. Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum, …
pada kasus penambangan emas di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sinergisitas d itinjau dari penegakan hukum berdasarkan aturan -aturan yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 ...
Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). ... yakni Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Setiap orang ini dapat berarti orang perorangan maupun korporasi. Bagi yang …
Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ...
Ghana has 71 identified mines listed in The Diggings™. The most commonly listed primary commodities in Ghana mines are Gold, Manganese, and Aluminum .At the time these …
menuju lokasi penambangan di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir . ... Wirjono Podjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Er Jakarta, Bandung, 1981.
Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 183 Hak-hak seseorang terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang. No. 32 Tahun 2009, sebagai berikut; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Landasan filosofis. penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia khususnya mineral dan. batubara merujuk pada pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1 945. Pasal 33 ayat (2) menyatakan ...
You will first have to submit your application to the Minerals Commission. After the submission of the application, the Minerals Commission will publish particulars …
characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear ... Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 8 11 Ibid, hlm 14. 26 1. Hukum pertambangan umum ... meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, …
Belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat serta penggunaan merkuri mendorong terjadinya penambangan emas tanpa izin dan pencemaran air di Sungai Kahayan. Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran ini diperlukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah; penyuluhan dan pendekatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan …
Hukum di Ghana melegalkan penggunaan merkuri dalam pertambangan emas berskala ... Penambangan dan Mineral tahun 2006 juga mengizinkan penggunaan bahan peledak …
Dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan perkara pidana register Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.MGT tanggal 4 Mei 2015, dimana dalam dakwaannya Jaksa Penuntut menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin …
Seringkali izin usaha pertambangan menjadi problem di Indonesia. Tanpa perizinan yang tepat, operasi penambangan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi perusahaan atau orang yang terlibat. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap badan usaha atau perorangan harus …
Hukum di Ghana melegalkan penggunaan merkuri dalam pertambangan emas berskala ... Penambangan dan Mineral tahun 2006 juga mengizinkan penggunaan bahan peledak bagi pelaku tambang berskala kecil sebagaimana yang terdapat dalam keputusan menteri (the written permission of the Mininster). Menurut hukum yang berlaku di Ghana, tidak …
Pekerjaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang di sekitarnya terdapat potensi tambang, namun seringkali juga berkembang karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya alternatif pekerjaan lain (Hanan Nugroho. 2020) Penambangan emas skala kecil dengan menggunakan merkuri dan sianida sudah …
Warga sekitar tambang menjadi korban paling menderita dari pelanggaran ini. Film dokumenter berjudul " Killers" karya Dandy Laksono yang saat ini ramai jadi perbincangan media sosial semakin menyadarkan masyarakat terhadap buruknya dampak tambang batubara di beberapa wilayah Indonesia. Film berdurasi sekitar 90 menit …
BibTeX: @article{TATOHI882, author = {Novi Tutuarima and Deassy Jacomina Hehanussa and Margie Sopacua}, title = {Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiataan Pertambangan Tanpa Izin}, journal = {TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum}, volume = {1}, number = {12}, year = {2022}, keywords = {Enforcement; Criminal Law; Unlicensed Mining}, …
Tujuan penelitian untuk menganalisa penegakan hokum pada tindak pidana penambangan pasir illegal di kota Cirebon. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang),bahan galian tambang ...
INDONESIA: Penambangan merupakan sebuah kegiatan usaha atau bisnis dibidang penggalian sumberdaya alam. Kegiatan penambangan tidak lepas dari hukum agraria, karena hukum agraria adalah hukum dasar dari hukum-hukum yang memiliki wilayah pengolahan badan bumi, air, maupun ruang angkasa dan sumber daya alam. Hukum …
AbstrakUU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan babak baru dalam perkembangan politik hukum pertambangan di Indonesia. ... dan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ...
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by E-Journals Universitas Negeri Gorontalo Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal "The Criminal Law Enforcement Against …
Tahun 2006 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pengkajian Hukum, telah dibentuk Tim Pengkajian Hukum Tentang "Penambangan Terbuka Dalam Kawasan Hutan Lindung", dengan susunan personalia sebagai berikut : Ketua : Suparno, S.H. Sekretaris : Lamtiur Tampubolon, S.H.
Kedua dengan menggunakan hukum internasional, yaitu; Kovensi New York 1958, Konvensi Eropa 1961, Konvensi Internasional Centre for the Settelement of Investment Dispute 1965. Terdapat pula Dilema penyelesaian sengketa melalui penegakan hukum dalam penambangan tanpa izin pada pertambanga skala kecil.
Sepanjang tahun 2000 setidaknya 50 ribu hektar kebun lada di Provinsi Bangka Belitung berubah menjadi lahan tambang. Menurut Siti, wajar jika 32 ribu petani di provinsi itu kini beralih profesi menjadi penambang. Dari sini sangat kelihatan borosnya lahan industri tambang ini, papar Siti.
Wirdan menambahkan bahwa ilegal mining banyak terjadi di wilayah dengan potensi pertambangan mineral yang besar. Kegiatan dilakukan secara terang-terangan. Para pelaku seperti tidak takut melakukan penambangan tanpa izin tersebut. "Negara seperti tak berdaya menghadapi mafia tambang itu. Ini sangat merugikan negara. …